Bambang Trismawan/Rakyat Merdeka Newspaper
RM.id Rakyat Merdeka – Indonesia punya potensi menjadi negara maju. Jumlah penduduk yang banyak, sumber daya alam yang melimpah, didukung dengan ekonomi yang kuat dan terus tumbuh, menjadikan Indonesia sebagai tujuan investasi.
Tak terkecuali, investor dari Korea Selatan. Saat ini, pengusaha asal negeri kimchi itu maunya berinvestasi di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Korea Selatan di Indonesia Mr Lee Kang Hyun saat menjadi narasumber lokakarya bertajuk “Towards Indonesia-Korea Greener Economy Partnership” di Auditorium Prof Hasjim Djalal, Mayapada Tower 1, Jakarta, Jumat (27/10/2023).
Lokakarya ini digelar oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) dan Korea Foundation.
Mantan Bos Samsung Indonesia itu menceritakan, sebagai Ketua Kadin Korea Indonesia, hampir tiap hari ia menemui para investor dan pengusaha dari Korsel.
Saking banyaknya, sehari bisa 3 atau 4 kali menggelar pertemuan. Para pengusaha ini ingin menanyakan soal peluang investasi di Indonesia.
“Orang Korea sekarang maunya kalau investasi di luar negeri urutan pertamanya adalah Indonesia,” kata Lee dengan bahasa Indonesia yang sudah fasih.
Lee yang saat ini menjabat sebagai Vice President Hyundai Motor Asia Pacific Headquarters menyatakan, peluang investasi di Indonesia memang sangat baik, besar, dan menjanjikan.
Ia yang sudah bekerja di Indonesia selama 33 tahun, paham betul potensi tersebut. Indonesia punya pasar yang besar, juga kemampuan yang bisa diandalkan.
Menurut Lee, salah satu investasi yang diminati pengusaha Korsel adalah di sektor energi hijau (green energy), seperti kendaraan listrik.
Apalagi dalam lima tahun terakhir, nikel menjadi sumber mineral yang sangat penting di dunia di tengah persaingan China dan Amerika Serikat.
Hal ini menjadikan posisi Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya nikel yang melimpah, menjadi penting di dunia.
Selain itu, kata dia, Indonesia berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca dan mencapai Net Zero pada 2060.
Usaha menurunkan gas emisi rumah kaca ini membuat Indonesia akan menerima banyak bantuan dari negara maju.
Kata Lee, tak hanya kendaraan listrik, pengusaha Korsel seperti perusahaan konstruksi memberikan perhatian pada proyek di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.
Beberapa perusahaan yang berniat investasi di IKN adalah Smart City untuk membangun kota pintar, dan Hyundai dengan teknologi taxi terbang atau dikenal dengan istilah Advanced Air Mobility (AAM), dan pembangunan instalasi pemurnian air.
Sebagai pengusaha, Lee berharap Pemilu yang akan digelar tahun depan berjalan dengan baik. Kata dia, situasi jelang pemilu ini membuat para pengusaha memilih wait and see.
Ia berharap, pemilu tak mengganggu iklim investasi di Indonesia yang sudah baik.
Karena dengan iklim investasi yang baik tersebut Indonesia akan mampu mengoptimalkan potensi yang dimilikinya.
“Ini yang akan menjadikan Indonesia menjadi negara yang lebih kaya dan maju. Mungkin beberapa beberapa tahun yang akan datang Korea sudah kalah,” ujarnya.
Terakhir, Lee menyampaikan kekhawatiran sejumlah pengusaha terkait rencana terbitnya Perpres soal aturan impor mobil listrik atau Completely Built Up (CBU) yang bebas pajak.
Aturan ini dirancang karena Pemerintah ingin membesarkan pasar kendaraan listrik seperti di Thailand.
Menurut Lee, pemerintah harus konsisten dalam membuat kebijakan. Ia khawatir, dengan aturan tersebut justru menghancurkan pasar mobil listrik.
Tak hanya itu, juga akan bikin kecewa pengusaha yang sudah susah payah membangun pabrik mobil listrik di Indonesia.
Kata dia, membesarkan pasar mobil listrik memang bagus. Tapi membangun industri kendaraan listrik juga penting.
Ini seperti telur atau ayam, mana yang lebih dulu. Membangun industri atau membesarkan pasar dulu dengan cara membanjiri pasar dengan kendaraan listrik.
“Menurut saya ini harus jalan sama-sama. Aturan ini sangat sensitif. Ada mudah-mudahan ini bisa mencari solusi yang baik dengan memperhatikan kemajuan Indonesia dan Korea bersama-sama,” cetusnya.
Menanggapi soal Perpres, Deputi Bidang Promosi dan Penanaman Modal di Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nurul Ichwan mengatakan aturan tersebut masih dalam pembahasan. Belum sampai ke meja Presiden.
Ia memahami kekhawatiran para pengusaha Korsel yang sudah berinvestasi di ekosistem kendaraan mobil listrik dengan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) 40 persen.
“Tidak mungkin orang yang cuma mau impor dikasih bebas pajak sementara yang sudah bangun pabrik tetap dikenakan pajak. Tidak ada common sense di sana,” ucapnya.
Ia memastikan, Pemerintah akan mendengarkan berbagai pihak sebelum menerbitkan revisi perpres tersebut.
“Insya Allah tidak usah khawatir. Apapun regulasi yang disiapkan Pemerintah, kalau tidak bisa menjawab kebutuhan industri biasanya tidak akan jalan,” pungkasnya.